Penerapan Pancasila dari Masa Ke Masa

Pancasila dari Masa ke Masa

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam perwujudannya banyak mengalami pasang surut. Sejarah bangsa kita mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Hal ini tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia Internasional, dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

1. Masa Orde Lama

    Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda yaitu antara lain :

Periode 1945-1950

Terdapat upaya-upaya mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, yaitu :

1. Pemberontakan PKI (tanggal 18 September 1948) yang dipimpin oleh Muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara soviet Indonesia yang berideologi komunis yang berarti pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan.
2. Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at islam. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

Periode 1950-1959

Pada periode ini dasar negara Pancasila, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat pada penerapan sila ke-4 yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting).

Pada periode ini terdapat pemerontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik pemilu (pemilihan umum) 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Namun anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante. Undang-Undang Sementara tahun 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Periode 1959-1965

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin karena demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berasa pada kekuasan pribadi presiden Soekarno. Akibatnya Soekarno menjadi pemimpin yang otoriter, misalnya beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada periode ini terjadi Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan Negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis, namun pemberontakkan ini dapat digagalkan.

2. Masa Orde Baru

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Presiden Soeharto sebagai tokoh utama dalam Orde Baru dianggap sebagai sosok yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Beliau berhasil membubarkan PKI dan berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) mampu yang bersifat infrastuktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya).

Presiden Soeharto juga mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

3. Masa Reformasi

Ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi pada masa reformasi antara lain :

1. Adanya kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi dan sebagainya di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, namun disisi lainnya berdampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika yang dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya.
2. Bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Sehingga kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menggulangi penyusup ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.
3. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantar sesama warga yang ditandai dengan adanya tawuran pelajar, dan tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya.

Peran Pancasila dalam Reformasi

Tujuan Reformasi 

dheabawazier

Hi saya seorang mahasiswa yang mengambil fakultas sains informatika, yang dulu basic saya farmasi, dan ingin membagikan informasi-informasi yang bermanfaat.

Bagikan Artikel ini